Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau disingkat “GCG”) menjadi salah satu prioritas bagi Purwanto Asset Management (PAM) seperti tercermin dalam Visi dan Misi PAM. Penerapan Tata Kelola (GCG) di PAM didasarkan pada 5 prinsip: (1) Keterbukaan (Transparency), (2) Akuntabilitas (Accountability), (3) Pertanggungjawaban (Responsibility), (4) Kemandirian (Independency), dan (5) Kewajaran & Kesetaraan (Fairness). Tujuan PAM menerapkan GCG dalam menjalankan kegiatan usaha di seluruh level organisasi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi Stakeholders, meningkatkan kepercayaan Investor, dan meningkatkan pengelolaan perusahaan secara sehat, profesional, dan efisien. GCG mendorong seluruh level organisasi di PAM untuk melakukan aktivitas yang dilandasi oleh etika dan disiplin yang tinggi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang‐undangan.

Sebagai perusahaan Manajer Investasi yang mengelola aset nasabah dalam kegiatan bisnisnya, PAM menjalankan kode etik untuk menunjukkan komitmennya terhadap perilaku etis dan profesional, serta perlindungan kepentingan Stakeholders. Kode Etik bagi PAM adalah bentuk komitmen PAM kepada seluruh Stakeholders.

Dalam menerapkan dan menjalankan kode etik, seluruh lapisan karyawan di PAM berkomitmen setiap saat untuk: berperilaku profesional dan menjunjung etika yang tinggi, bertindak untuk kepentingan Nasabah, bersikap independen dan objektif, berkomunikasi dengan Nasabah secara tepat waktu dan akurat, serta mentaati peraturan pasar modal yang berlaku.

Indikasi perilaku yang melanggar hukum, melanggar etika, tidak professional, tindakan fraud, korupsi, gratifikasi dan lainnya, dapat dilaporkan ke PAM dengan menggunakan jalur pelaporan sebagai berikut: (a) mengirimkan surat tertulis kepada PT Purwanto Asset Management, attn. Kepatuhan dan Pengendalian Internal, dengan alamat Pakuwon Tower Lantai 12 Unit D, Jl. Kasablanka Raya No.88, Jakarta 12870, (b) Melakukan contact langsung ke No.Tlp: (021) 22903609, atau (c) Mengirimkan surat elektronik yang ditujukan ke care@purwanto.co.id.

Tugas dan Tanggung Jawab: Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan (Manajer Investasi) untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan pengurusan Perusahaan dengan kehati-hatian, itikad baik dan penuh tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab Direksi lainnya mencakup antara lain: melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, memastikan kebenaran isi laporan keuangan Perusahaan; melakukan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis tahunan, memastikan pelaksanaan Pengendalian Internal Perusahaan (Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal), termasuk menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal, Audit External, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (jika ada), dan/ atau hasil pengawasan OJK.

Kebijakan Rapat Direksi: Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit 1 kali setiap 2 (dua) bulan. Rapat Direksi harus dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri 75% dari total jumlah Rapat Direksi dalam satu tahun. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara. Hasil rapat, termasuk perbedaan pendapat, wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

Pelaporan dan PertanggungJawaban Direksi: Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS, dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab: Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan (Manajer Investasi), mencakup antara lain pengawasan atas penerapan Tata Kelola, mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis tahunan, melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan; pengawasan aktif atas sistem Pengendalian Internal (Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal). Dewan Komisaris berhak mendapatkan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan memperoleh data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu dari Direksi.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris: Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 (tiga) bulan. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tertulis atau surat elektronik. Rapat Dewan Komisaris harus dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi dalam hal terdapat temuan indikasi pelanggaran peraturan perundang‐undangan atau temuan lainnya. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% dari total jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dalam 1 (satu) tahun. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara. Hasil Rapat Dewan Komisaris, termasuk perbedaan pendapat, wajib dituangkan dalam risalah rapat, dan didokumentasikan dengan baik.

Pelaporan dan PertanggungJawaban Dewan Komisaris: Dewan Komisaris mempertanggung‐jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

1. PT Purwanto Asset Management telah membuat prosedur tertulis yang menjadi pedoman dan dasar untuk seluruh unit dalam organ perusahaan melaksanakan kegiatan operasional. Prosedur tersebut akan mendukung kinerja kepatuhan dalam melakukan pengawasan di dalam perusahaan;
2. PT Purwanto Asset Management telah memiliki Strategi Manajemen Risiko yang memuat identifikasi risiko, penyebab risiko, dampak risiko dan metode mitigasi risiko. Strategi tersebut akan dilakukan riviu secara berkala dan dilakukan perbaikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan;
3. PT Purwanto Asset Management telah memiliki Sistem Pengendalian Internal yang memadai dengan memperhatikan 5 prinsip antara lain:
• Pembentukan tanggung jawab
Struktur Organisasi telah disusun dengan hirarki yang menggambarkan proses tanggung jawab vertikal dan horizontal
• Adanya pemisahan tugas
Pemisahan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit/fungsi telah didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan
• Adanya prosedur dokumentasi
Setiap proses dan alur kerja akan diakhiri dengan dokumentasi kertas kerja secara fisik maupun digital
• Pengendalian aset secara fisik, mekanik dan elektronik
Pencatatan aset keuangan maupun non keuangan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan sistem
• Verifikasi internal yang independen untuk setiap transaksi
Pola verifikasi yang melibatkan tidak hanya satu pihak antara lain maker, checker dan approval

PAM memiliki berbagai kebijakan internal terkait dengan etika yang berlaku sebagai acuan bagi seluruh karyawan PAM dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada peraturan perundang‐undangan yang berlaku, dan terus diupdate sesuai dengan perkembangan industri dan peraturan perundang‐undangan Pasar Modal Indonesia dan peraturan terkait lainnya, yang antara lain mencakup: kebijakan Tata Kelola Perusahaan, kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan, kebijakan Stewardship, kebijakan Anti Suap dan Korupsi (Anti‐Bribery and Corruption Policy), kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT), serta kebijakan Penanganan Pengaduan Nasabah.